“ KOMPETENSI SOSIAL PENYULUH KB/PLKB DI BONSAI”

0
221

Suatu renungan menjelang RAKERNAS Penyuluh KB

 Secara tidak ter ekspose banyak yang mengakui banyak yang menjamin bahkan sangat rekomendate  untuk memberikan  klierence terhadap kompetensi  sosial kemasyarakatan  kepada Penyuluh KB dan atau Petugas Lapangan KB.

Tapi lihat dulu yang mana yang seperti apa ?  Tidak semuanya mampu berkembang seperti itu tapi sangat tergantung daya dukung media tanam nya. Tak heran jika Penyuluh KB ini mendapatkan lahan yang pas ,media tanam yang pas , banyak yang mampu  tumbuh melesat berkembang sebagai kekuatan sosial politik di daerahnya bahkan ada beberapa yang sukses sampai menjadi Pimpinan Daerah sebagai Bupati,Walikota,Ketua DPRD, Kepala Dinas , Sekretaris Daerah ,Aisten Sekretaris Daerah dan lainnya.  Ini pasti ada sesuatu sebab yang signifikan dengan pengembangan potensi diri nya.  Sesuatu sebab yang signifikan ini yang harus dicari dan dikembangkan untuk semua pihak.!

Kami ber asusmsi kemungkinan besar dalam diri Penyuluh KB jika berkembang “ Kompetensi Sosial Politik “ maka akan  mampu mengantarkan diri dia ke Puncak tangga karir.  Ayo seluruh penyuluh KB mari kita kembangkan kita tumbuh suburkan kompetensi Sosial Politik ini, dan kompetensi ini tidak menuntut dan tidak mengharuskan kita menjadi anggota Partai Politik .  Politik disini adalah merupakan : khasanah kekuasaan, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, sistem regulasi , lembaga negara,lembaga daerah, sistem kelembagaan partai, Lembaga Sosial kemasyakatan dan lainnya yang selalu berada disekitar kita, apakah ini bisa kita kuasai atau kita hanya jadi obyek gilasan sistem ini?.

Perubahan sistem  pemerintahan dan sistem Birokrasi dari Pusat,Provinsi dan di Kabupaten /Kota karena adanya perubahan peraturan perundangan dan kewenangan justru banyak Penyuluh KB yang hanya menjadi obyek, menjadi penonton dan selama ini ya dibiarkan mengalir aja, tidak ada yang dianggap istimewa dan sepertinya juga tidak perlu diistimewakan.

Semua itu terjadi karena ranah politik kenegaraan ini dianggap bukan ranahnya Penyuluh KB , dianggapnya itu ranahnya para petinggi para politisi yang bukan konsumsi penyuluh KB di Kabupaten dan Kota.  Anggapan ini yang harus diluruskan harus disejajarkan dengan kepentingan pengembangan eksistensi Institusi Penyuluh KB dimasa depan dalam kazanah carut marut Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Pertanyaan kita adalah ;  Bagaimanapun institusi Penyuluh KB yang telah bergabung dalam Ikatan Penyuluh KB (IpeKB) menjadi suatu kekuatan sosial politik di negara Indonesia yang disegani oleh kawan maupun lawan .

Ada yang belum tertata secara sistemik di Republik ini dalam mengelola Penyuluh KB. Harus ada upaya konkrit dari semua pihak khususnya teman-teman Penyuluh itu sendiri berkaitan dengan item-item kegiatan pengelolaan Penyuluh KB oleh Pemerintah.  Harus ada burgening position, harus ada legal standing jangan selalu menjadi obyek terus.

Posisi tawar harus dibangun secara politis dan konkrit  .

Proses Rekruitmen dan Diklat Fungsional Dasar harus menjadi kekuatan kunci dalam pengembangan penyuluh KB , jika selama ini rekruitmen hanya dijadikan lahan penyemaian oleh pimpinan daerah, ya harus segera dihentikan , jika perlu semua hasil rekruitmen siap ditempatkan dimana saja seperti dulu, toh yang bersangkutan pegawai pusat.

Jika sistem untuk  mencetak kader-kader yang militan ini pun tetap prioritas dan khusunya bagian  yang memiliki daya dobrak terhadap perubahan dalam diri maupun dalam masyarakat lingkungannya yakni metoda sepuluh langkah ini diperkuat maka hasil akhir akan terukur.

Memang belum ada hasil penelitian yang mengukur antara metode kerja sepuluh langkah dengan daya ungkit motivasi diri dan lingkungan, termasuk kuat relevansinya dan kaitannya dengan  pengembangan kompotensi diri Penyuluh KB terutama kompetensi sosial politik .

Jika asusmsi ini teman-teman belum yaqin bahwa metode pendekatan kemasyarakatan yang dikembangkan denmgan metode sepuluh langkah adalah resep jitu dalam pengembangan kompetensi sial politik , ini pengembangan karis penyuluh KB sialahkan dibandingkan dengan  jabatan fungsional lainnya yang ada di Daerah .

Seperti Penyuluh KB dibandingkan dengan Jabatan Fungsional lainnya yang ada di Kabupaten Kota . Sebagai kompetitor misalnya kita bandingkan dengan Dokter dan Bidan , sangat jauh perkembangannya, atau penyuluh Pertanian,Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Koperasi dan Penyuluh lainnya , sangat jauh berbeda tidak sebanding . Jelas ini ada keahlian sosial politik yang ada di kompetensi Penyuluh KB , tidak bisa hanya kompetensi sosial  tapi harus dua-duanya yakni kompetensi sosial politik yang dapat mengantarkan Penyuluh KB berkembang menjadi figur-figur tokoh di daerah.

Persoalannya adalah pengembangan  kompetensi sosial politik ini tidak dapat disemai dan disiram di pupuk  oleh sistem  pemerintahan otonomi sekarang ini , yang ada justru sebaliknya banyak penyuluh KB Potensial sengaja di Bonsai sengaja dibiarkan tidak berkembang, Secara sistem birokrasi didaerah justru terjadi berbanding terbalik dan atau  terjadi pembiaran atau   memang sengaja  dibiarkan Penyuluh KB agar tetap Kerdil dan tetap kecil, tetap bermain di tataran rendah serta  tetap bermain dibawah.

Ini sangat tidak adil , secara logika jika secara institusi Penyuluh KB tetap main dibawah maka secara matematis kekuatan ini dapat  dipecah menjadi minimal 530 Kabupaten dan Kota, dan tentunya sangat sulit untuk menjadi suatu kekuatan sosial politis di republik ini.  Pernahkah teman-teman penyuluh berfikir dan berandai-andai seperti ini ?

Mungkin belum pernah, dan sekarang saat nya. Mari kita singkapkan semua selimut dan bangun mari kita rapatkan barisan , karena kita akan memiliki barisan nasional Ikatan Penyuluh KB sebagai kekuatan lini lapangan yang tidak dimiliki oleh kekuatan manapun, sebagai kekuatan politis  karena semua Penyuluh KB adalah menjadi kewenangan Pusat.

l

Kita sudah terlalu lama di Bonsai ,bahkan ada  beberapa teman Penyuluh KB yang di level Kabupaten / Kota pun tidak mampu berkembang karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung , akses dibatasi , ruang gerak diamputasi atau karena keterbasan internal penyuluh itu sendiri  dan ada juga yang  secara politis terpinggirkan dan sengaja di piara agar tetap Bonsai agar enak dipandang.

Kunci keberhasilan pengembangan karir Penyuluh KB agar tidak dibonsai terletak pada beberapa catatan dibawah ini, sebagai sumbangsih mbah ke seluruh Penyuluh KB.

Sukses selalu . dan  Menyikapi  Persiapan RAKERNAS IpeKB  ada beberapa kata-kata kunci yang perlu dicermati untuk perjalanan karir penyuluh KB di masa mendatang ;

  1. Pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara konskwen tanpa catatan, terutama berkaitan dengan Pengelolaan Penyuluh KB oleh Pemerintah Pusat dan Pendayagunaaan PenyulubKb oleh Kabupaten dan Kota.
  2. Butir-butir pengelolaan Penyuluh KB sebagaimana yang tertuang dalam manajemen PNS di ASN , harus jelas dan tertuang dalam MOU antara IpeKB dengan BKKBN.
  3. Road Map pengalihan status dari pegawai daerah ke Pegawai Pusat , harus segara di sosialisasikan oleh BKKBN agar seluruh pemerintah Daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah segera bergerak serentak seluruh indonesia dan jangan ada yang ketinggalan.
  4. Sertifikasi Penyuluh KB agar segera di konkritkan dengan merubah Kepmenpan 120 tahun 2004 dengan tambahan dan perubahan pasal antara lain ;
    1. Menghapus pembebasan sementara jabatan fungsional angka kredit yang telah lebih dari lima (5) tahun tidak tercapai angka kreditnya, sebagaimana yang diberlakukan pada ; Guru,Dosen dan Widyaiswara.
    2. Menambah jabatan fungsional Penyuluh KB Utama.
    3. Menempatkan Fungsional Penyuluh KB Utama di BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
  5. Penyusunan standar kompetensi penyuluh KB hendaknya mengacu pada Permenpan yang baru dengan melibatlkan unsur Penyuluh KB.
  6. Pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KB hendaknya mengacu ke Mendiknas sebagaimana pada Guru dan bukan pada BNSP yang berkaitan dengan profesi diluar PNS.
  7. Di Kabupaten /Kota secara regional agar dibentuk UPT atau Pos sebagai institusi pusat yang menampung seluruh Penyuluh KB diwilayah tersebut.
  8. Dll

Terima kasih

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY